Obama & Bhinneka Tunggal Ika


Artikel dibawah ini saya copy paste dari milis atas seizin dari penulis.

Saya menarik untuk mempublishnya bukan semata-mata agar blog ini lebih berisi, dan bukan juga karena mengidolakan kepemimpinan dari figur seorang obama, bukan juga karena tidak mampu membuat atau menulis sebuah artikel walaupun hanya mampu menulis hingga beberapa paragraf saja:-).

Namun alasan utama saya untuk mempublish tulisan dari ybs ini adalah karena makna dari “Bhineka Tunggal Ika” begitu penting kita pahami didalam bermasyarakat dimanapun kita berada.

Dimuat pada Majalah Warta Politik, edisi Desember 2010

Obama dan Bhineka Tunggal Ika

Oleh Victor Silaen

Dalam pidatonya di Kampus Universitas Indonesia, Depok, 10 November lalu, Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama antara lain mengatakan, kalau bangsa AS punya semboyan “Unity in Diversity”, Indonesia punya “Bhineka Tunggal Ika”. Memang, sejak dulu orang AS bangga menjadi bangsa AS. Namun, kebanggaan itu tak berarti menafikan jatidiri asali yang terbawa dari nenek-moyang mereka — kaum imigran. Itu sebabnya, dalam percakapan perkenalan, mereka lazim menyebut diri sebagai ”Afro-American” atau “Mexican American” atau yang lainnya, tergantung dari mana nenek-moyang mereka berasal.

Meski jatidiri asali itu selalu disebut-sebut, pada kenyataannya bangsa AS tetap kokoh bersatu hingga kini. Padahal, pluralitas budaya masing-masing golongan masyarakat di Negeri Kaum Imigran itu diberi ruang yang cukup untuk berkembang. Beda dengan bangsa Indonesia, yang realitas masyarakatnya sangat pluralisik sejak dulu. Di sini, selain semboyan ”berbeda-beda tapi satu” itu, juga ada Pancasila yang menjadi landasan ideologis sekaligus memberi jaminan legalistik bagi keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di masyarakat. Namun, tak dapat disangkal bahwa ke-ika-an lebih ditekankan daripada ke-bhineka-an. Apalagi di era Orde Baru, yang pemerintahnya selalu mengimbau rakyat untuk tidak menyinggung-nyinggung soal SARA.

Dengan bergulirnya demokrasi, pasca Orde Baru, kebebasan pun terbuka lebar-lebar, termasuk untuk mempercakapkan pelbagai hal. Maka, soal SARA pun menyeruak tak malu-malu menjadi isu yang diperjuangkan secara politik. Kalau orientasi perjuangannya adalah kebenaran, keadilan dan kesejahteraan, mungkin kita patut mengapresiasinya. Namun patut disesalkan, orientasi perjuangan itu cenderung pada kekuasaan. Alih-alih menjadi alat, politik dipandang sebagai sekedar cara sekaligus arena untuk berkompetisi. Kekuasaan diraih untuk kepentingan kelompok sendiri dan dengan mengedepankan identitas SARA yang primordialistik, terutama suku dan agama.

Tak heran jika selama lebih dari satu dekade terakhir ini kesatuan-persatuan Indonesia terancam retak. Konflik demi konflik antarkelompok yang saling mengedepankan ego primordialistik masing-masing telah terjadi di sana-sini. Peristiwa demi peristiwa kekerasan oleh kelompok yang satu terhadap kelompok yang lain hanya karena suku maupun agama yang berbeda pun hampir-hampir tak terhitung banyaknya. Memang, bangsa ini masih tetap satu, tapi tak lagi solid, karena kebhinekaannya telah terkoyak di sana-sini.

Maka, jangan heran jika hari-hari ini banyak orang yang lebih menyesali demokratisasi dalam pelbagai aspek kehidupan daripada mensyukurinya. Demokrasi dianggap identik dengan ketidaktertiban, ketidaksantunan, ketidakadilan dan yang semacamnya. Padahal, demokrasi sama sekali tak ada kaitannya dengan itu semua. Sebab, demokrasi justru merupakan reformasi peradaban masyarakat yang bertumpu pada rasionalitas dan moralitas.

Tetapi, seiring demokrasi, mengapa integrasi republik ini justru kian rapuh? Beberapa kemungkinan ini dapat dikemukakan sebagai jawabannya. Pertama, adanya rongrongan dari pihak-pihak tertentu yang berniat menggantikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Mereka tak sadar bahwa Pancasila telah membuktikan dirinya mampu menjadi perekat bangsa di masa lalu dan masa kini untuk tetap bersatu. Di masa depan, jika Pancasila diganti, maka bukan potensi disintegrasi yang menjadi masalah, melainkan Indonesia yang bukan lagi Indonesia. Inilah yang tidak mereka pahami.

Kedua, boleh jadi niat mencari alternatif dasar negara dan ideologi bangsa itu didorong oleh semangat kebebasan yang bertumbuh subur di era demokrasi ini. Namun, kebebasan tanpa diimbangi rasionalitas dan moralitas bukanlah demokrasi. Sebab, demokrasi tidak eksis di ruang hampa atau di hutan belantara. Ia ada di masyarakat, di tengah kita semua. Itu berarti kebebasan bukan saja harus mengindahkan, tetapi juga menghormati kesepakatan-kesepakatan hidup bernegara dan berbangsa yang telah terpatri menjadi hukum positif.

Terkait itu, Mahathir Mohamad dalam Achieving True Globalisation (2004), mengatakan demikian: “Democracy, at least at present, is the best form of governance, but by no means a perfect one. In democracy, one has the freedom. When democracy is misunderstood, however, and freedom misinterpreted, the result is anarchy.” Jadi jelaslah bahwa demokrasi tak relevan dengan anarki. Karena itulah demokrasi harus dihayati oleh individu-individu yang akal budinya telah akil-balik dan sadar akan sosiabilitasnya di tengah sesama yang beranekaragam.

Ketiga, adalah fakta bahwa pemerintah sendiri melakukan pembiaran terhadap gerakan-gerakan yang mengancam pluralisme. Kita patut berduka atas situasi dan kondisi Indonesia hari-hari ini yang kian tak ramah terhadap perbedaan. Toleransi nyaris mati. Padahal, sejak dulu Indonesia sangat heterogen, dan karenanya toleransi menjadi kebutuhan mutlak. Di era modern ini, di ruang-ruang publik manakah homogenitas absolut dapat kita temukan? Tak ada. Sebab, heterogenitas sudah merupakan keniscayaan hidup modern. Karena itulah, tak bisa tidak, kita harus belajar mengapresiasi kemajemukan dengan lapang-dada.

Begitulah sejatinya toleransi, yang berasal dari kata “tolerare” (bahasa Latin), yang meniscayakan sikap menghargai harus aktif dan dimulai dari diri sendiri. Jadi dengan toleransi, kita sendirilah yang harus memulai untuk menghargai orang lain. Tapi, ia tak berhenti di situ. Sebab, toleransi akan menjadi bermakna jika diikuti juga oleh pihak lain, sehingga sifatnya menjadi dua arah dan timbal-balik (resiprokal).

Banyak faktor yang menyebabkan kemampuan bertoleransi masyarakat kian melorot hari-hari ini. Sayangnya salah satu faktor tersebut justru agama, yang dihayati secara eksklusif sekaligus ekstrem. Bukankah sejak kecil umumnya kita diajar untuk tak perlu belajar mengenali kebenaran-kebenaran di dalam agama-agama lain? Alhasil, ketika dewasa, alih-alih bersahabat dengan mereka yang berbeda, kita cenderung bersikap curiga.

Di sinilah letaknya salah paham besar itu. Dengan tuntutan untuk bertoleransi, kita tak diminta untuk mengamini kebenaran-kebenaran yang diajarkan agama-agama lain. Jelas, agama yang satu dan agama yang lain tak sama. Bahkan di dalam agama yang satu saja terdapat banyak denominasi bukan? Dengan itu maka yang diperlukan adalah kesediaan untuk mengakui hak asasi orang lain dalam menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agamanya. Selebihnya kita juga harus menghargai dan menghormati kebenaran-kebenaran yang mereka imani. Dengan begitulah kita niscaya mampu bertoleransi, juga berempati, terhadap sesama yang berbeda.

Kembali pada Obama, dalam pidatonya, ia antara lain mengatakan: “Meski negara masa kecil saya telah banyak berubah, beberapa hal yang saya pelajari tentang Indonesia ialah semangat toleransi yang tertanam dalam konstitusi. Ini terlihat pada keberadaan masjid, gereja, dan kuil yang berdiri bersebelahan satu dengan yang lain. Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan dalam kesatuan. Ini adalah dasar negara Indonesia yang dapat dijadikan contoh untuk dunia dan inilah kenapa Indonesia memegang peranan penting di abad ke-21.”

Ini tentu menjadi sentilan keras bagi kita sebagai pemilik Pancasila dan ”bhineka tunggal ika”. Alih-alih memuji, Obama justru menyindir, karena ia tahu bahwa Indonesia hari ini sudah berbeda. Indonesia kini adalah Indonesia yang tak lagi mengapresiasi kemajemukan. Rumah-rumah ibadah begitu mudahnya dirusak atau ditutup paksa. Kebebasan beribadah di sana-sini terancam. Begitupun kebebasan berkeyakinan bagi kelompok tertentu.

Dari mana Obama tahu hal itu? Pertama, ini era cyber space, yang membuat informasi begitu mudahnya diakses dari pelbagai sumber. Kedua, sebelum ia datang ke Indonesia, Kedutaan Besar AS di Indonesia sudah menyiapkan analisis situasi terkini tentang Indonesia. Seorang kawan saya, aktivis dialog antaragama dan perdamaian, bercerita bahwa ia dan beberapa aktivis lainnya telah diundang Dubes AS ke rumahnya, 3 November lalu, untuk makan siang sambil bercakap-cakap. Tak ada makan siang yang gratis bukan?

* Dosen FISIP Universitas Pelita Harapan.

Published in: on 16 Desember 2010 at 12:26 am  Tinggalkan sebuah Komentar  

The URI to TrackBack this entry is: https://mdpanjaitan.wordpress.com/2010/12/16/obama-bhinneka-tunggal-ika/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: